Aceh butuh Rp153 triliun untuk anggaran rehabilitasi bencana

iNews Aceh – Pemerintah Aceh mengungkapkan kebutuhan anggaran yang sangat besar untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, dengan total mencapai Rp153 triliun. Angka tersebut mencerminkan besarnya tantangan yang dihadapi Aceh dalam memulihkan berbagai sektor yang terdampak bencana alam, mulai dari infrastruktur, perumahan, hingga pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat.

Kebutuhan anggaran ini disampaikan sebagai bentuk perencanaan jangka menengah dan panjang guna memastikan pemulihan berjalan menyeluruh dan berkelanjutan.

Dampak Bencana Masih Dirasakan di Berbagai Wilayah

Aceh merupakan salah satu daerah yang rawan bencana alam, seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, hingga abrasi pantai. Sejumlah wilayah masih merasakan dampak kerusakan yang signifikan, baik pada fasilitas publik maupun permukiman warga.

Kerusakan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, sekolah, fasilitas kesehatan, dan irigasi menjadi perhatian utama dalam program rehabilitasi.

Fokus Rehabilitasi Infrastruktur dan Permukiman

Sebagian besar kebutuhan anggaran Rp153 triliun tersebut dialokasikan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur. Pemerintah Aceh menilai pemulihan infrastruktur menjadi kunci dalam menggerakkan kembali aktivitas ekonomi dan pelayanan publik.

Selain itu, pembangunan kembali rumah warga terdampak bencana juga menjadi prioritas agar masyarakat dapat kembali hidup dengan aman dan layak.

Baca juga: PLN tuntaskan relokasi SUTT antisipasi longsor di Aceh Tengah

Pemulihan Sosial dan Ekonomi Masyarakat

Tidak hanya fisik, rehabilitasi pascabencana juga menyasar aspek sosial dan ekonomi. Pemerintah Aceh menilai pemulihan mata pencaharian masyarakat sangat penting untuk menghindari dampak jangka panjang seperti kemiskinan dan pengangguran.

Program bantuan usaha, pemberdayaan ekonomi lokal, serta dukungan sosial bagi kelompok rentan menjadi bagian dari rencana rehabilitasi yang disusun.

Perlu Dukungan Pemerintah Pusat

Besarnya kebutuhan anggaran membuat Pemerintah Aceh tidak dapat berjalan sendiri. Dukungan pemerintah pusat dinilai sangat penting, baik melalui APBN, dana siap pakai kebencanaan, maupun program nasional rehabilitasi dan rekonstruksi.

Sinergi antara pemerintah daerah dan pusat diharapkan mampu mempercepat proses pemulihan dan mengurangi beban masyarakat terdampak bencana.

Dorong Perencanaan Berbasis Mitigasi Bencana

Pemerintah Aceh juga menekankan pentingnya rehabilitasi yang berbasis mitigasi bencana. Artinya, pembangunan kembali tidak hanya memperbaiki kerusakan, tetapi juga memperkuat ketahanan wilayah terhadap potensi bencana di masa depan.

Pendekatan ini diharapkan dapat meminimalkan risiko kerusakan serupa apabila bencana kembali terjadi.

Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran

Dalam pengelolaan anggaran rehabilitasi yang besar, Pemerintah Aceh menegaskan komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas. Penggunaan anggaran akan dilakukan secara terencana, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pengawasan dari berbagai pihak dinilai penting agar program rehabilitasi berjalan efektif dan tepat sasaran.

Harapan Pemulihan Berkelanjutan

Dengan kebutuhan anggaran mencapai Rp153 triliun, Pemerintah Aceh berharap seluruh pihak dapat berperan aktif dalam mendukung proses rehabilitasi pascabencana. Pemulihan yang dilakukan diharapkan tidak hanya mengembalikan kondisi seperti semula, tetapi juga menciptakan Aceh yang lebih tangguh dan siap menghadapi bencana di masa mendatang.

Langkah rehabilitasi ini menjadi bagian penting dalam upaya membangun kembali Aceh secara berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat.